Pluralisme, Kafir, Dan Toleransi (Catatan untuk Budhy Munawar Rachman)

 

Written by Adian Husaini  

Wawancara Ulil Abshar Abdalla dengan Budhy Munawar Rachman (BMR) di Rubrik Kajian Utan Kayu, Jawa Pos (11 Mei 2003) memuat sejumlah hal yang perlu dicermati serius oleh kaum Muslim Indonesia. Pertama, operasionalisasi konsep tentang pluralisme di kelompok Paramadina dan hubungannya dengan kerukunan umat beragama. Kedua, sebutan tentang kafir terhadap orang non-Muslim.

Nama BMR, yang juga menulis buku Islam Pluralis, memang identik dengan gagasan pluralisme keagamaan. Istilah ini seringkali dipahami secara tidak tepat oleh banyak kaum beragama hanya sebatas “mengakui perbedaan” dan “pluralitas social” semata. Padahal, hasil penelitian Dr. Anis Malik Thoha dalam tesis PhD-nya di International Islamic University Pakistan, menunjukkan, pluralisme adalah sebuah konsep teologi yang bisa dikatakan sebagai “agama baru”.

Pluralisme Teology atau teologi pluralis, menurut BMR, melihat agama-agama lain dibanding dengan agama-agama sendiri, dalam rumusan: Other religions are equally valid ways to the same truth (John Hick); Other religions speak of different but equally valid truths (John B Cobb Jr); Each religion expresses an important part of the truth (Raimundo Panikkar); atau setiap agama sebenarnya mengepreksikan adanya The One in the many (Sayyed Hossein Nasr). “Di sini jelas teologi pluralis menolak paham eksklusivisme, sebab dalam eksklusivisme itu ada kecenderungan opresif terhadap agama lain.” (Republika, 24 Juni 2003)

Yang menarik, konsep pluralisme itu bukan semata wacana, tetapi sudah dieksperimenkan di sekolah-sekolah Paramadina (Madania School), mulai SD-SMU.
Secara sederhana, wawasan aplikasi konsep pluralisme di sekolah-sekolah Paramadina, dimulai dengan menghormati orang yang berbeda agama dan tidak menghina mereka. Orang yang berbeda agama lantas tidak diklaim “kafir”. Juga tidak menyebut agama lain itu sesat dan menyesatkan. Dari situlah dimulai langkah pertama untuk bisa menerima friendship dan partnership dalam suatu kenyataan bernama sekolah.”

Penjelasan BMR tentang pluralisme itu sebenarnya campur aduk antara konsep keyakinan pada level teologis dan aplikasi sosiologisnya di lapangan. Seorang yang meyakini – tanpa keraguan, laa rayba fiihi — konsepsi aqidahnya, tentu akan memiliki keyakinan, konsepsi aqidah lain yang bertentangan dengan konsepsi aqidahnya, sebagai hal yang salah. Itu berlaku secara otomatis, terutama untuk dua hal yang bersifat paradoks. Jika seorang Muslim yakin bahwa Nabi Isa a.s. tidak disalib dan Tuhan tidak punya anak, pasti akan menolak dan menyatakan salah terhadap konsep Trinitas. Tidak mungkin seorang yang meyakini kebenaran QS al-Ikhlas, sekaligus membenarkan konsep kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan punya anak. Upaya untuk mempertemukan konsep Trinitas dengan Tauhid Islam oleh sejumlah cendekiawan merupakan sesuatu yang absurd. Jadi, pada level teologis semacam ini, seyogyanya masing-masing agama dibiarkan berbeda, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Eksklusivisme teologis tidak secara otomatis menciptakan intolerransi atau konflik antar-agama. Sejarah peradaban Islam di zaman Nabi Muhammad saw, para sahabat, di masa Andalusia, Ottoman, dan sebagainya, sudah membuktikan hal itu. Banyak sekali hadith Nabi saw yang memerintahkan kaum Muslim menghormati kepercayaan agama lain, meskipun pada saat yang sama al-Quran penuh dengan kritikan terhadap konsep teologis Kristen, Yahudi, dan kaum kafir Musyrik. Jika diteliti dengan cermat, konflik antar agama di Indonesia, juga bukan terjadi akibat faktor eksklusivitas teologis. Konflik Islam-Kristen justru mulai muncul tahun 1967, saat Orde Baru mulai menerapkan kebijakan sekularisasi dan mengenalkan konsep SARA (Suku-Agama-Ras-Antar Golongan).

Konsep pluralisme versi BMR yang melarang seorang pemeluk agamanya meyakini kebenaran konsep teologisnya secara eksklusif — selain naïf juga juga merusak keimanan. Iman Islam, misalnya, mensyaratkan adanya “yakfur bi at-thaghut”. Iman mengharuskan keyakinan, tidak ada keraguan. Soal ketakutan Paramadina terhadap fanatisme Islam, hanyalah mengulang lagu lama sejarah kolonial Belanda.

Snouch Horgronje dulu memberi resep kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengekalkan jajahannya di Indonesia. Snouck membagi Islam ke dalam tiga ketegori: (1) bidang agama murni dan ibadah, (2) bidang sosial kemasyarakatan, (3) bidang politik. Masing-masing bidang mendapat perlakuan yang berbeda. Resep Snouck Hurgronje inilah yang dikenal sebagai “Islam Politiek”, atau kebijakan pemerintah kolonial untuk menangani masalah Islam di Indonesia.

Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, dan bahkan membantu rakyat menempuh jalan tersebut. Dan dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islam. (Lihat buku Politik Islam Hindia Belanda karangan Dr. Aqib Suminto, 1985:12). Sejumlah pejabat di masa Orde Baru juga sangat rajin mengkampanyekan: “awas Islam fanatik!”.

Soal sebutan “kafir” untuk orang yang berbeda agama, bisa dilihat pada sikap Nurcholish Madjid, bos Paramadina, pada bukunya “Islam Agama Peradaban” (2000, cetakan kedua). Dalam buku ini, terdapat satu bab berjudul Ahl al-Kitab (h. 59-76), yang di dalamnya, Nurcholish menulis, bahwa Ahlul Kitab tidak tergolong Muslim, karena mereka tidak mengakui, atau bahkan menentang kenabian dan Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. dan ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu dalam terminologi al-Quran mereka disebut “kafir”, yakni, “yang menentang”, atau “yang menolak”, dalam hal ini menentang atau menolak Nabi Muhammad s.a.w. dan ajaran beliau, yaitu ajaran agama Islam.”

Jadi, Nurcholish Madjid menyatakan, bahwa istilah kafir adalah terminologi al-Quran. Memang aneh, pernyataan Nurcholish berbeda dengan BMR dan praktik di sekolahnya. Yang jelas al-Quran memang memuat begitu banyak sebutan kafir untuk kaum non-Muslim. Bahkan ada satu surat khusus untuk itu, yaitu surat al-Kaafiruun. Surat ini memerintahkan kaum Muslim untuk menyatakan, “Hai orang-orang kafir!”. Kalau al-Quran saja memerintahkan memanggil dengan sebutan “kafir”, mengapa Paramadina menyatakan “haram” menggunakan sebutan kafir untuk orang yang berbeda agama? Al-Quran surat al-Bayyinah juga menyebutkan, kaum kafir itu ada dua golongan: yaitu golongan musyrik dan ahl-Kitab.

Sebutan kafir itu bukan berarti memerintahkan kaum Muslim untuk mengkafir-kafirkan orang yang tidak kafir. Atau rajin mendatangi kaum non-Muslim untuk menuding-nuding, “kafir kamu”, dan sebagainya. Namun, yang semestinya kafir sudah sepatutnya ditempatkan pada tempatnya sebagai kafir. Kalau dia mati pun “sudah ada kuburnya masing-masing”. Islam memang menyebut kaum non-Muslim sebagai kafir. Dan itu tidak berarti kaum Muslim boleh memaksa mereka memeluk Islam (QS 2:256), atau memusuhi kaum non-Muslim karena perbedaan agama.

Konsep “kafir” dalam Islam sangat berbeda dengan konsep “heresy” dalam sejarah gereja di Eropa abad pertengahan (Middle Ages). Tidak ada konsep Islam untuk melakukan persekusi terhadap kaum kafir, karena kekafirannya. Karen Armstrong, dalam bukunya Holy War (1991:44) mencatat: There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire.” (KL, 16 Mei 2003)

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: